Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menetapkan status siaga bencana kekeringan menyusul meluasnya wilayah yang mengalami kekurangan air bersih pada musim kemarau tahun ini. Status siaga itu dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 100.3.3.2/185/KEP/013/2026 dan akan berlaku selama enam bulan, dengan penyesuaian mengikuti perkembangan kondisi di lapangan. Kebijakan ini dirancang sebagai payung hukum untuk mempercepat mobilisasi penanganan di tingkat kabupaten maupun desa.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menjelaskan, penetapan status siaga dimaksudkan untuk memastikan kebutuhan dasar warga, terutama air bersih, dapat segera dipenuhi di desa-desa terdampak. Menurut dia, langkah ini menjadi tahap awal agar instansi terkait bisa bergerak lebih cepat ketika indikasi kekeringan muncul. Salah satu prioritas yang telah disusun adalah penyaluran air bersih ke permukiman yang kesulitan memperoleh pasokan, seiring menurunnya ketersediaan air di sejumlah titik.

Pemkab Sumenep saat ini mengintensifkan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan berbagai organisasi perangkat daerah lain untuk menyusun langkah antisipasi di sektor kebutuhan rumah tangga maupun pertanian. Melalui koordinasi ini, pemerintah daerah menyiapkan pola respons yang lebih terukur, mulai dari pemetaan desa rawan hingga penentuan mekanisme distribusi bantuan air. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menekan dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika musim kemarau mencapai puncaknya.

Di tingkat tapak, seluruh kepala desa diinstruksikan agar lebih responsif memantau kondisi wilayah masing-masing dan segera melaporkan jika tanda-tanda kekeringan mulai mengganggu pasokan air bersih maupun kegiatan pertanian. Pemerintah desa diminta tidak menunggu sampai krisis meluas sebelum menyampaikan laporan resmi ke pemerintah kabupaten. Dengan pola pelaporan dini ini, Pemkab menargetkan intervensi bisa dilaksanakan lebih cepat, mulai dari distribusi air bersih hingga penyiapan langkah lanjutan jika kekeringan berkepanjangan.